Wabup Serang Najib Hamas Dukung Penutupan Tambang Ilegal

KABAR BANTEN – Wakil Bupati atau Wabup Serang Muhamad Najib Hamas mendukung langkah penutupan tambang ilegal di wilayah Kabupaten Serang. Hal tersebut diungkapkan usai Wabup Serang Muhamad Najib Hamas mengikuti rapat dengar pendapat atau RDP dengan DPRD Kabupaten Serang, Kamis 29 Januari 2026.
Seperti diketahui, adanya aktivitas tambang di Kabupaten Serang sendiri disebut menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir. Wabup Serang Muhamad Najib Hamas mengatakan mengucapkan terimakasih karena telah diberikan kesempatan oleh DPRD untuk menyatukan frekuensi berkenaan dengan penanganan dan planning antisipasinya banjir kedepan.
“Agar dengan mitigasi yang terencana bisa mengantisipasi dan meminimalisir potensi bencana,” ujarnya kepada Kabar Banten usai RDP.
Kemudian untuk penanganan sungai yang jadi salah satu penyebab banjir juga ada kewenangan berjenjang. Oleh karena itu untuk yang masuk domain kabupaten, sudah pasti OPD terkait akan melakukan perencanaan yang simultan.
“Karena ada kewenangan provinsi dan pusat maka ini menjadi bagian kewajiban daerah untuk melakukan perencanaan jangka panjang, berkelanjutan dan lintas provinsi dan balai besar,” ucapnya.
Terkait anggaran BPBD yang masih minim, Najib mengatakan hal itu akan dibuat paralel. Begitu direncanakan sesuatu yang sesuai dengan kepentingan domain kabupaten, maka harus paralel dengan kebijakan anggaran.
“Karena ada pengadaan alat, saya dukung operasional dan sebagainya,” katanya.
Alasan minimnya anggaran BPBD karena adanya keterbatasan dana transfer ke daerah. Apalagi di BPBD tidak ada DAK, sehingga full dari APBD.
“Makanya kita akan menyusun rencana berkelanjutan supaya ini masuk dalam RKPD di OPD masing masing, tidak hanya BPBD tapi juga dinsos. Sehingga begitu ada bencana seperti ini, buffer stok logistik harus siap untuk daya dukung rescue,” tuturnya.
Misalkan kata dia untuk makan siap saji supaya masyarakat yang mengungsi dipastikan cukup. Kemudian untuk sarpras kebencanaan yang masih minim, ia juga mengatakan akan dilakukan pengadaan di PUPR.
Untuk penanganannya, akan diinventarisir mana yang menjadi kewenangan balai besar, mana yang jadi kewenangan provinsi dan kabupaten.
“Ini harus duduk bareng, itu sebenarnya sudah diawali pada saat pasca banjir di Padarincang, itu sudah difasilitasi gubernur,” katanya. Dia juga berharap dalam penanganan banjir tidak ada lagi ego sektoral, harus duduk bareng untuk membahas siapa mengerjakan apa sesuai kewenangannya. Sebab begitu ada masyarakat terkena bencana hal tersebut menjadi kewajiban semua baik kabupaten, provinsi dan pusat.
Najib juga memastikan mendukung upaya gubernur untuk menertibkan tambang tambang ilegal. Dimana masalah tambang tersebut menjadi kewenangan provinsi, namun saat ini masih proses inspeksi dan verifikasi.
“Belum (dapat datanya) menunggu verifikasi di provinsi, nanti kita tunggu. Tapi enggak sampai 100 titik,” ujarnya.
Menurut dia aktivitas tambang ilegal hrus ditutup, dan dirinya mendukung upaya gubernur dalam penertibannya untuk antisipasi bencana.
“(Kalau yang legal tapi merugikan masyarakat) Itu harus dibenahi, diawasi, dibina oleh dinas terkait provinsi,” katanya.
Disinggung apakah ada penambahan aktivitas pertambangan pasca ada penutupan tambang di Bogor, ia mengatakan belum ada. “Belum ada, kalau yang beli pindah kesini mungkin ada,” ujarnya.***
Sumber Artikel berjudul ” Wabup Serang Najib Hamas Dukung Penutupan Tambang Ilegal “, selengkapnya dengan link: https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-599971916/wabup-serang-najib-hamas-dukung-penutupan-tambang-ilegal?page=all




