KABUPATEN sERANG

Sejarah Kabupaten Serang tentunya tidak terlepas dari sejarah Banten pada umumnya, karena Serang semula merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Banten yang berdiri pada Abad ke-16 dan pusat pemerintahannya terletak di daerah Serang.

Sebelum abad ke-16, informasi tentang Banten tidak banyak tercatat dalam sejarah, konon pada mulanya Banten masih merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Sunda, penguasa Banten pada saat itu adalah Raga Mulya|Prabu Pucuk Umum, Putra dari Prabu Sidaraja Pajajaran.

Pusat Pemerintahannya bertempat di Banten Girang (±3 Km di selatan Kota Serang) pada abad ke-6, Islam mulai masuk ke Banten yang didakwah oleh Sultan Syarif Hidayatullah (dikenal Sunan Gunung Jati) yang secara berangsur-angsur mengembangkan Agama Islam di Banten dan sekitarnya serta dapat menaklukan pemerintahan Prabu Pucuk Umum (Tahun 1524-1525 M).

Selanjutnya Beliau mendirikan Kesultanan Islam di Banten dengan mengangkat putranya bernama Sultan Maulana Hasanuddin menjadi Sultan Banten yang pertama yang berkuasa selama ± 18 tahun (Tahun 1552-1570 M). Atas prakarsa Sunan Gunung Jati, pusat pemerintahan yang semula bertempat di Banten Girang dipindahkan ke Surosowan, Banten Lama (Banten lor) yang terletak ±10 Km di sebelah utara Kota Serang.

Setelah Sultan Maulana Hasanuddin wafat (Tahun 1570), digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Maulana Yusuf sebagai Sultan Banten yang kedua (Tahun 1570-1580 M) dan selanjutnya diganti oleh Sultan yang ketiga, keempat dan seterusnya sampai dengan terakhir Sultan yang ke-21 yaitu Sultan Muhammad Shafiuddin yang berkuasa pada Tahun 1809 sampai dengan 1813. Periode Kesultanan Islam di Banten berjalan selama kurun waktu ±264 tahun, yaitu dari tahun 1552 sampai 1813.

Pada zaman Kesultanan ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting, terutamma pada akhir abad ke-16 (Juni 1596), Perusahaan (pada masa itu perusahaan dikenal “Kompeni” oleh rakyat Banten dan seluruh kerajaan di Nusantara) Compagnie van Verre dari Belanda datang untuk pertama kalinya mendarat di Pelabuhan Banten dibawah pimpinan Cornelis de Houtman dengan maksud untuk berdagang.

Namun sikap yang congkak dari orang-orang Belanda tidak menarik simpati dari pemerintah dan rakyat Banten saat itu, sehingga sering timbul ketegangan diantara masyarakat Banten dengan Kompeni Belanda.

Pada saat tersebut, Sultan yang bertahta di Banten adalah Sultan yang ke-4 yaitu Sultan Abdul Mufakhir yang waktu itu masih berusia lima bulan, sedangkan yang bertindak sebagai walinya adalah Mangkubumi Jayanegara yang wafat kemudian pada tahun 1602 dan diganti oleh saudaranya yaitu Yudha Nagara.

Pada Tahun 1608 Pangeran Ranamanggala diangkat sebagai Patih Mangkubumi. Sultan Abdul Mufakir mulai berkuasa penuh dari tahun 1624-1651 dengan Pangeran Ranamanggala sebagai Patih dan penasehat utamanya. Sultan Banten yang ke-6 adalah Sultan Abdul Fatah cucu Sultan ke-5 yang terkenal dengan julukan Sultan Ageng Tirtayasa yang memegang tampuk pemerintahan dari tahun 1651-1680 (selama ±30 tahun).

Pada masa pemerintahannya, bidang politik, Perekonomian, Perdagangan, Pelayaran maupun Kebudayaan berkembang maju dengan pesat dan kegigihan dalam menetang Kompeni Belanda. Atas jasa kepahlawanannya dalam perjuangan menentang Kompeni Belanda, maka berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Sultan Ageng Tirtayasa dianugerahi kehormatan predikat sebagai Pahlawan Nasional.

Pada waktu berkuasanya Sultan Ke-6, sering terjadi bentrokan dan perang dengan para Kompeni VOC dari Belanda yang pada waktu itu telah berkuasa di Batavia. Dengan cara Politik Adu Domba (bahasa Belanda: Devide Et Impera) terutama dilakukan antara Sultan Ageng Tirtayasa yang anti Kompeni dengan putranya Sultan Abdul Kahar (dikenal dengan Sultan Haji) yang pro Kompeni Belanda dapat melumpuhkan kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa.

Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya tidak berdaya dan menyingkir ke pedalaman Banten. Namun dengan bujukan Sultan Haji, Sultan Ageng Tirtayasa dapat ditangkap kemudian ditahan dan dipenjarakan di Batavia hingga wafatnya pada tahun 1692.

Namun sekalipun Sultan Ageng Tirtayasa sudah wafat, perjuangan melawan Kompeni Belanda terus berkobar dan dilanjutkan oleh pengikutnya yang setia dengan gigih dan pantang menyerah.

Sejak wafatnya Sultan Ageng Tirtayasa, maka kesultanan Banten mulai mengalami kemunduran, karena Sultan Haji dan para Sultan berikutnya sudah mulai terpengaruh oleh kompeni Belanda sehingga pemerintahannya mulai labil dan lemah.

Pada tanggal 19 Agustus 1816, kekuasaan di Hindia Belanda dikembalikan oleh Inggris kepada Belanda setelah sebelumnya disepakati dalam Konvensi London yang diadakan pada tanggal 13 Agustus 1814. Kekuasaan di Hindia Belanda kemudian diambil alih oleh Van Der Capellen sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ia mengambil alih kekuasaan Banten dari Muhammad Rafiudin yang saat itu menjabat sebagai Bupati Sultan Banten. Pemerinta Hindia Belanda kemudian membagi wilayah Banten menjadi tiga kabupaten dan menetapkan ibu kotanya masing-masing. Pertama ialah Kabupaten Banten Utara dengan beribu kota di Serang. Kedua ialah Kabupaten Banten Selatan dengan beribu kota di Lebak. Ketiga ialah Kabupaten Banten Barat dengan beribukota di Caringin. Masing-masing kabupaten dipimpin oleh seorang bupati.[6] Bupati pertama untuk Serang diangkat Pangeran Aria Adi Santika dengan pusat pemerintahannya tetap bertempat di keraton Kaibon.

Pada tanggal 3 Maret 1942, Tentara Jepang masuk ke Daerah Serang di Pantai Bojonegara (Jepang mendarat pertama kali di Nusantara melalui Pulau Tarahan). Jepang mengambil alih Karesidenan Banten bahasa Belanda: Bantam Residentie yang pada waktu itu dikuasai oleh Hindia Belanda, sedangkan Bupatinya tetap dari pribumi yaitu RM Jayadiningkrat. Kekuasaan Jepang berjalan selama kurang lebih tiga setengah tahun.

Setelah tanggal 17 Agustus 1945, kekuasaan Karesidenan Banten beralih dari tangan Jepang kepada Republik Indonesia dan sebagai Residennya adalah K.H. Tb. Achmad Chatib serta sebagai Bupati Serang adalah KH. Syam’un, sedangkan untuk jabatan Wedana dan Kepala Camat banyak diangkat dari para Tokoh Ulama.

Dengan datangnya Tentara Belanda ke Indonesia yang menimbulkan Agresi ke I sekitar Tahun 1964-1947. Daerah Banten (terutama Daerah Serang) menjadi Daerah Blokade yang dapat bertahan dari masuknya serbuan Belanda, dan putus hubungan dengan Pemerintah Pusat yang pada saat Indonesia telah membentuk negara federal Republik Indonesia Serikat yang beribu kota di Kota Yogyakarta, sehingga daerah Banten dengan ijin Pemerintah Pusat mencetak uang sendiri yaitu Oeang Republik Indonesia Daerah Banten yang dikenal dengan “ORIDAB”.

Pada tanggal 19 Desember 1948, Agresi II baru dari Serdadu Belanda dapat memasuki Daerah Serang untuk selama satu tahun dan setelah KMD Tahun 1949, Belanda meninggalkan kembali Daerah Banten/Serang, yang selanjutnya daerah Serang menjadi salah satu daerah kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Pada tanggal 4 Oktober 2000, seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersepakat dalam menetapkan undang-undang mengenai pembentukan Provinsi Banten.[7] Provinsi Banten dibentuk sebagai hasil pemekaran wilayah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Salah satu kabupaten yang ditetapkan menjadi bagian dari Provinsi Banten adalah Kabupaten Serang.[8]

Kemudian sejak adanya Jabatan Regent atau Bupati pada Tahun 1826 sampai sekarang, telah terjadi 32 kali pergantian Bupati.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Serang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Hari Jadi Kabupaten Serang, pada Bab II Penetapan Hari Jadi Pasal 2, yaitu: Hari Jadi Kabupaten Serang ditetapkan pada tanggal 8 Oktober Tahun 1526.